Categories
Uncategorized

Hakim Membatalkan Hak Krisis

Cerita Nazaruddin mengelola proyek dari dalam penjara pernah terungkap sebelumnya. Di Cipinang, ia rutin menggelar rapat mingguan sejak awal 2012. Pertemuan dilakukan tiap Sabtu sejak pukul 10.00 hingga 18.00. Tempatnya bukan di ruang kunjungan tamu, melainkan di ruang konsultasi di lantai 2, dekat ruang kepala keamanan rumah tahanan.

Pesertanya bekas karyawan Nazaruddin di Grup Permai yang masih setia mengikutinya. Nazaruddin kembali disidang untuk kasus tindak pidana pencucian uang dalam pembelian saham PT Garuda Indonesia Tbk di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sejak 10 Desember 2015. Dalam pekan pertama Juni ini, sidang kasus itu akan memasuki pembacaan vonis.

Dalam persidangan kasus Wisma Atlet yang menjerat Nazaruddin pada 2012, terungkap bahwa Permai Group, perusahaan induk milik Nazaruddin, membeli saham perdana PT Garuda Indonesia senilai total Rp 300,8 miliar. Pada 23 Januari 2013, Mahkamah Agung memperberat hukuman Nazaruddin menjadi tujuh tahun penjara. Selain itu, MA mendendanya Rp 300 juta. Sebelumnya, pada 20 April 2012, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan pidana empat tahun sepuluh bulan penjara dan denda Rp 200 juta kepada Nazaruddin.

Di persidangan, Nazaruddin terbukti menerima suap Rp 4,6 miliar. Nazaruddin menghuni penjara khusus koruptor di Sukamiskin, Bandung, mulai awal Mei 2013. Sebelumnya, ia menghuni penjara Cipinang, Jakarta. Selama di Guntur, Nazaruddin berada di bawah pengawasan komisi antikorupsi. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief mengatakan lembaganya akan meneliti kabar Nazaruddin mengatur proyek dari dalam penjara. Menurut dia, jika informasi itu benar, berarti ada pelanggaran. ”Akan kami evaluasi,” kata Laode.

DUA ketukan palu penanda berakhirnya pembacaan putusan disambut tepuk tangan dan teriakan takbir. Puluhan nelayan tradisional Muara Angke meluapkan kegirangan mereka di ruang sidang utama Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. ”Kemenangan ini untuk rakyat dan nelayan,” kata Kuat, salah seorang penggugat, Selasa pekan lalu. Hakim mengabulkan gugatan Kuat dan empat nelayan Muara Angke, Jakarta Utara.

Nelayan lain yang turut menggugat adalah Gobang, Tri Sutrisno, Muhamad Tahir, dan Nur Saepudin. Mereka mempersoalkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha PT Agung Podomoro Land. Siang itu, selama hampir dua setengah jam, ketua majelis hakim Adhi Budi Sulistyo membacakan amar putusan secara bergantian dengan anggota majelis, Baiq Yuliani dan Elizabeth Tobing. ”Mencabut izin reklamasi kepada Muara Wisesa,” kata hakim ketua, Adhi, pada akhir sidang.

Website : kota-bunga.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *